AmeliaRiski_JIS Sumbar
PADANG – Polemik pasca kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM UNAND) terhadap presiden memicu kekhawatiran di kalangan aktivis mahasiswa. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Barat menyayangkan adanya narasi kecaman yang justru menyerang sesama mahasiswa, seolah gerakan mahasiswa telah disandera oleh kepentingan yang lebih besar.
Menurut Fikri Lafendra, Ketua DPD GMNI Sumbar, gerakan mahasiswa sejatinya adalah instrumen kontrol sosial yang hadir sebagai suara masyarakat, bukan sebagai tameng bagi kekuasaan. Ia merasa prihatin melihat bagaimana aspirasi yang lahir dari keresahan akar rumput justru dihadapi dengan serangan balik.
“Gerakan sipil adalah bagian dari kontrol sosial (social control). Ia hadir sebagai suara masyarakat, bukan untuk membela tampuk kekuasaan, ” ujar Fikri Lafendra.
Fikri menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam ranah gerakan mahasiswa adalah hal yang lumrah dan bahkan sehat. Namun, ia menekankan bahwa perbedaan tersebut tidak seharusnya berujung pada saling serang yang merusak solidaritas mahasiswa. Baginya, mahasiswa seharusnya tetap menjaga kekompakan dengan berpegang teguh pada prinsip dan ideologi masing-masing organisasi.
Senada dengan itu, Sekretaris DPD GMNI Sumbar, Dio Pratama, menyoroti fenomena yang lebih mengkhawatirkan: adanya segelintir kelompok mahasiswa yang justru berpihak pada kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Ia melihat hal ini sebagai ancaman serius yang dapat memecah belah persatuan gerakan mahasiswa.
“Dalam praktiknya, organisasi justru digunakan sebagai alat untuk membela kepentingan pihak tertentu, bahkan rela “menjual” independensi gerakan demi kedekatan dengan kekuasaan, ” tegas Bung Dio Pratama.
Dio Pratama menambahkan bahwa pergeseran nilai ini menjauhkan mereka dari semangat perjuangan yang seharusnya menjadi fondasi gerakan mahasiswa. Organisasi yang idealnya menjadi garda terdepan perubahan, justru berisiko menjadi alat tawar yang memfasilitasi kepentingan sempit.
Mael Yunus, Bendahara DPD GMNI Sumatera Barat, turut memberikan klarifikasi terkait kritik yang dilayangkan kepada presiden. Ia menegaskan bahwa kritik tersebut ditujukan kepada presiden sebagai pejabat publik, bukan sebagai individu pribadi. Perbedaan antara jabatan publik dan pribadi, menurutnya, sangat krusial dalam memahami esensi kritik dalam demokrasi.
“Perlu dibedakan antara jabatan publik dan pribadi. Kritik terhadap kebijakan atau kepemimpinan adalah bagian dari demokrasi, ” jelas Mael Yunus.
Mael Yunus juga menjelaskan makna istilah “pakak” yang sempat menjadi sorotan dalam unggahan BEM KM UNAND. Ia menguraikan bahwa dalam terminologi Minangkabau, kata tersebut berarti “tuli” atau tidak dapat mendengar. Dalam konteks kritik, istilah ini dapat dimaknai sebagai analogi terhadap pemimpin yang dinilai tidak mendengar aspirasi masyarakat.
“Makna ‘pakak’ itu lebih kepada kiasan. Artinya, ada anggapan bahwa pemimpin tidak mendengar suara rakyat. Ini masih berada dalam koridor kritik, ” tambahnya.
DPD GMNI Sumbar menegaskan bahwa dinamika gerakan mahasiswa harus tetap dijaga dalam koridor intelektual dan etika. Mereka berharap organisasi mahasiswa tidak terjebak dalam polemik saling menyalahkan, melainkan tetap fokus menjalankan peran sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, serta menjaga independensi dari tarik-menarik kepentingan kekuasaan. (*)
