AmeliaRiski_JIS Sumbar
PALEMBANG - Peran krusial Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terungkap dalam pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kementerian ini menjadi pilar utama yang memberikan dukungan fundamental melalui kepastian hukum atas hak tanah, yang diwujudkan dengan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan area pendukungnya. Ini adalah langkah vital yang membuka pintu lebar bagi kemajuan.
"Kementerian ATR/BPN sebagai supporting utama semua kegiatan investasi, seperti halnya di proyek ini. Proyek investasinya di bidang connectivity, pelabuhan. Diharapkan dengan adanya pelabuhan yang terstandar nanti akan memicu investasi masuk, ” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Bapak Nusron Wahid, dalam momen Project Launching Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat, di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kamis (9/4).
Proyek monumental ini telah resmi ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sebuah pengakuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 16 Tahun 2025. Sebelumnya, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan Sertipikat HPL kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan seluas 599.500 m2 pada tahun 2025. Ini adalah bukti nyata sinergi yang telah terjalin.
Dalam acara yang penuh makna tersebut, turut disaksikan langsung oleh Menteri Nusron dan Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Ahmad Qodari, dilaksanakan penandatanganan naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima sertipikat HPL tanah mozaik 5 dan tanah mozaik 6 dari Gubernur Sumsel, Bapak Herman Deru, kepada Menteri Perhubungan, Bapak Dudy Purwagandhi. Luas tanah mozaik 5 yang diserahkan mencapai 810.577 m2, sementara tanah mozaik 6 seluas 882.943 m2. Sebuah langkah maju yang signifikan.
Menyadari pentingnya kelancaran investasi, Menteri Nusron tak henti-hentinya menyerukan kepada para pimpinan daerah untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, terutama terkait pendaftaran tanah. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas data pendaftaran tanah di Sumatera Selatan yang baru mencapai 53, 6%.
"Kami minta tolong Bapak Gubernur, Bapak Bupati, ayo kita sama-sama agar investasi berjalan dengan kondusif. Kami juga minta jajaran kami mempercepat proses pendaftaran tanah supaya kalau ada investor berani masuk, mudah, gampang, ” tutur Menteri ATR/Kepala BPN, Bapak Nusron Wahid.
Menteri Perhubungan, Bapak Dudy Purwagandhi, menegaskan posisi strategis Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat dalam agenda pembangunan nasional. Pelabuhan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik dan memperkuat posisi ekonomi Indonesia di kancah global. Berbagai tahapan krusial telah dilalui, mulai dari studi kelayakan, penetapan lokasi, analisis dampak lingkungan (AMDAL), skema pemanfaatan lahan, hingga peluncuran proyek dan serah terima sertipikat HPL yang menjadi puncak rangkaian acara hari ini.
"Kegiatan pada hari ini adalah milestone ke-11 dari 15 milestone yang ada. Saya harapkan keseluruhan milestone ini bisa diselesaikan sebelum 2029. Terima kasih telah bersama-sama menjaga komitmen untuk meningkatkan nota kesepahaman tersebut dengan baik sebagai kunci kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan berbagai pihak lain yang terkait, ” ujar Menteri Perhubungan, Bapak Dudy Purwagandhi.
Acara Project Launching Pelabuhan Palembang Baru ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Bapak Todo Tua Pasaribu, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) se-Provinsi Sumatera Selatan. Menteri Nusron sendiri hadir didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bapak Shamy Ardian; Kepala Kanwil BPN Sumatera Selatan, Bapak Rahmat, beserta jajaran.
